Wilayah Teluk Persia
Prancis mengambil sikap standar ganda mengenai perkembangan di Teluk Persia terutama dalam hubungannya dengan Iran. Negara itu selain mendukung kesepakatan nuklir JCPOA, juga menyerukan aksi untuk melawan apa yang disebut tindakan destabilisasi oleh Iran.
Kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly ke Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Ahad (24/11/2019) untuk mengejar tujuan tersebut sekaligus mengumumkan pembentukan Koalisi Maritim Eropa.
Dalam kunjungannya itu, Parly menjelaskan bahwa Koalisi Maritim Eropa akan bermarkas di pangkalan Angkatan Laut Prancis di Abu Dhabi. "Pagi ini secara resmi diumumkan bahwa markas besar koalisi ini bertempat di UAE. Para personel dari sekitar 10 negara anggota Koalisi Maritim Eropa akan bertugas di markas besar ini," ujarnya.
Sebelum ini, sekutu Amerika di Eropa menentang gagasan Washington untuk membentuk aliansi maritim di Teluk Persia dengan alasan memastikan keamanan pelayaran kapal-kapal, dan sekarang mereka sendiri memutuskan untuk membangun koalisi maritim dengan dalih yang sama.
Dari perspektif Iran, kehadiran militer negara-negara trans-regional, baik Amerika maupun Eropa, hanya akan memicu ketegangan dan instabilitas serta tidak membantu meningkatkan keamanan Teluk Persia.
Florence Parly (tengah).
Eropa membentuk koalisi maritim dalam menanggapi insiden yang terjadi di Teluk Persia seperti ledakan dan kebakaran beberapa kapal tanker. Para pemimpin Eropa juga mengklaim bahwa Iran telah menahan kapal tanker Inggris pada Juli 2019 tanpa landasan hukum. Oleh karena itu, Eropa memutuskan membentuk koalisi maritim untuk melindungi kapal mereka dan sekutu regionalnya.
Iran menyangkal tuduhan AS dan Eropa mengenai pelanggaran kebebasan navigasi di Teluk Persia setelah menahan tanker Inggris, yang melanggar peraturan internasional di Selat Hormuz. Tehran menyatakan bahwa tanggung jawab untuk melindungi keamanan Teluk Persia berada di pundak Iran dan negara-negara tetangga, dan tidak akan membiarkan pihak lain menciptakan rasa tidak aman dengan kehadiran militernya.
Menhan Prancis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Manama di Bahrain pada 23 November lalu, mengkritik pengurangan komitmen militer AS di Timur Tengah dan menganggap Washington telah meninggalkan wilayah tersebut.
Prancis sebenarnya sedang mendorong AS untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran. Sikap ini membuktikan ketidakjujuran Paris dalam seruannya untuk berdialog dengan Tehran demi mempertahankan kesepakatan nuklir.
Para pejabat Prancis seakan tidak tahu bahwa instabilitas saat ini di Teluk Persia dipicu oleh keluarnya AS dari JCPOA dan penerapan sanksi berat terhadap Iran, termasuk sanksi minyak.
Setelah mengembalikan sanksi-sanksi Iran, AS justru meningkatkan kehadiran militernya di kawasan termasuk penambahan pasukan dan peralatan tempur di Arab Saudi dan UEA.
Iran berulang kali menekankan bahwa keamanan Teluk Persia hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara negara-negara regional dalam konteks keamanan kolektif, tanpa campur tangan kekuatan trans-regional. Intervensi asing hanya akan meningkatkan ketegangan dan rasa tidak aman di kawasan. (RM/parstoday)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar