Dukung Kerusuhan, Iran akan Adukan AS ke Organisasi Internasional

 

Ali Rabiei 

Juru bicara pemerintah Iran mengatakan, pemerintah Amerika Serikat adalah pemicu peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Iran. Menurutnya, Republik Islam Iran akan mengusut keterlibatan Amerika lewat saluran internasional. 

Ali Rabiei, Rabu (27/11/2019) di hadapan wartawan mereaksi dukungan Menteri Luar Negeri Amerika terhadap para perusuh di Iran dan menuturkan, kebijakan penggulingan kekuasaan merupakan kebiasaan yang terus dilakukan Amerika di Iran sejak lama. 

Menlu Amerika, Mike Pompeo, Selasa (26/11) dalam jumpa pers di Washington kembali menyatakan dukungan terhadap para perusuh yang merusak fasilitas publik dan membunuh sejumlah orang minggu lalu di beberapa kota Iran. (HS/parstoday)

Jenderal AS: Intervensi Trump terhadap Militer, Mengerikan

Jenderal Barry McCaffrey 

Seorang jenderal Amerika Serikat menyebut campur tangan Presiden Donald Trump dalam urusan militer dan keputusannya mengampuni pelaku kejahatan perang, sebagai hal yang mengerikan. 

Fars News (26/11/2019) melaporkan, Jenderal Barry McCaffrey dalam wawancara dengan stasiun televisi MSNBC mengatakan, campur tangan Trump dalam kasus kejahatan perang, sangat berbahaya bagi ketertiban internal dan disiplin angkatan bersenjata Amerika. 

Ia menambahkan, yang mengerikan adalah Presiden Amerika bahkan mengampuni orang yang sidang kasusnya belum digelar, dan berbicara hal-hal seperti penyiksaan tahanan di hadapan publik. 

Baru-baru ini Donald Trump memecat pejabat tinggi Angkatan Laut Amerika, Richard Spencer karena berselisih dengannya seputar pembebasan pelaku kejahatan perang. (HS/parstoday)

Paus: Eropa Munafik, Bicara Perdamaian tapi Jual Senjata

Paus Fransiskus 

Pemimpin Umat Katolik Dunia dalam konferensi pers yang digelar di dalam pesawat yang akan membawanya kembali ke Roma, Italia dari Jepang mengumumkan bahwa penggunaan senjata nuklir tidak bermoral. 

France24 (26/11/2019) melaporkan, Paus Fransiskus menuturkan, tidak hanya menggunakan, memiliki senjata nuklir juga tindakan tidak bermoral, dan kegilaan pemerintah dapat menghancurkan kemanusiaan. 

Paus juga mengkritik organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB yang tidak mengambil tindakan tegas untuk mengurangi senjata atau mencegah perang. 

Pemimpin Umat Katolik dunia itu mengecam kemunafikan negara-negara Kristen di Eropa. Menurutnya, negara-negara Eropa berbicara soal perdamaian, tapi mereka hidup dengan menjual senjata, ini namanya hipokrit. 

Ia menegaskan, negara-negara Eropa harus berani berkata, kami tidak bisa berbicara tentang perdamaian karena kami mendapat keuntungan ekonomi yang besar dari industri senjata. (HS/parstoday)

Ketidakpercayaan Jerman pada Amerika

Jerman sebagai kekuatan utama Uni Eropa, memainkan peran yang menentukan dalam membentuk kebijakan dan pendekatan organisasi itu. 

Di tengah meningkatnya perseteruan antara Jerman dan Amerika Serikat di masa kepresidenan Donald Trump, para pejabat tinggi Berlin sekarang secara terbuka menyatakan Washington semakin tidak bisa dipercaya. 

Dalam hal ini, Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier menganggap Washington sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan ketika ia mengkritik kebijakan perdagangan AS di dunia. 

Dia mengungkapkan bahwa AS sedang mencoba untuk menghalangi masuknya perusahaan Huawei Cina untuk menggarap jaringan 5G di Jerman. 

"Kita hidup di dunia yang bebas dan saya tidak bisa menyamakan negara-negara seperti AS yang tidak menghormati hukum dengan negara yang menghormati demokrasi dan hukum," tegas Altmaier. 

Pemerintahan Trump sedang meningkatkan tekanannya dengan tujuan mencegah Berlin melibatkan perusahaan Huawei dalam membangun jaringan 5G di Jerman. 

Sebelum ini, para pejabat Berlin menolak ancaman Trump untuk menangguhkan kerja sama intelijen jika Jerman tidak memutuskan kemitraannya dengan Huawei. Mereka menilai ancaman AS untuk menangguhkan kerja sama intelijen sebagai sebuah pertunjukan politik. 

Presiden Donald Trump (kiri) dan Kanselir Angela Merkel (kanan)

Kanselir Jerman Angela Merkel menekankan bahwa keamanan adalah salah satu prioritas utama Berlin dalam upayanya untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi generasi kelima. Dia menentang tekanan AS untuk menghentikan aktivitas Huawei di Jerman. 

Menteri ekonomi Jerman juga punya alasan lain untuk tidak mempercayai AS yaitu kegiatan spionase AS terhadap para pejabat Berlin. Altmaier mengatakan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) telah memata-matai Jerman dan menyadap telepon Kanselir Jerman dalam beberapa tahun terakhir. "Pemerintah AS tidak bisa dipercaya," tegasnya. 

Fakta ini menunjukkan bahwa AS bukan hanya tidak mempercayai sekutu terpentingnya, tetapi juga berusaha untuk menguping apa yang dilakukan oleh mereka. 

Altmaier percaya bahwa Berlin seharusnya menjatuhkan sanksi terhadap Washington setelah AS memata-matai Jerman. 

Isu penting lain yang diangkat oleh menteri ekonomi Jerman adalah aksi pemerasan yang dilakukan Trump terhadap negara-negara lain termasuk Jerman. Dalam beberapa tahun terakhir, Trump berulang kali mengkritik kontribusi negara-negara Eropa termasuk Jerman di NATO. 

Sebelum Trump berkuasa, negara-negara Eropa terutama Jerman, memiliki hubungan dekat dengan AS termasuk dalam urusan pertahanan dan NATO. Namun sekarang Eropa selalu menghadapi ancaman dan tekanan dari Gedung Putih. 

Eropa dan AS juga berselisih pandangan dalam isu-isu lain seperti kesepakatan nuklir Iran, perjanjian iklim Paris, dan masalah perdagangan. Situasi saat ini kian buruk sehingga para pejabat Jerman pun meluapkan kegusarannya pada AS. (RM/parstoday)

Turki Uji Coba S-400

S-400 

Berbagai media Turki melaporkan uji coba sistem anti udara S-400 Rusia di negara ini. 

IRIB melaporkan dari Ankara, uji coba komunikasi dan koordinasi antara sistem S-400 Rusia dengan jet tempur Turki akan digelar hari ini Senin (25/11) waktu setempat di Ankara. 

Sebelumnya menhan Turki menekankan, sistem S-400 yang dibeli Ankara dari Rusia akan segera diaktifkan. 

Hulusi Akar mengatakan, Ankara tidak akan menggantikan S-400 dengan Patriot dari Amerika. 

Washington berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Ankara jika berani memberi sistem anti udara S-400 dari Rusia. 

Amerika juga memperingatkan akan membatalkan penjualan F-35 kepada Turki sebagai respon atas langkah Ankara. (MF/parstoday)

Keinginan Rusia untuk semakin Intim dengan Negara Eropa

Rusia dan Uni Eropa 

Eskalasi tensi di hubungan Rusia dengan Uni Eropa selama beberapa tahun terakhir, khususnya sikap Eropa yang mengiringi Amerika di kasus Ukraina dan penerapan sanksi keras kepada Moskow mendorong hubungan negara ini dengan Eropa semakin terganggu. 

Sekaitan dengan ini, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev seraya menekankan minat Moskow untuk memperluas hubungan bilateral dengan negara-negara Eropa sebagai ganti Uni Eropa, mengatakan, Uni Eropa terdepan dalam merusak hubungan dengan Rusia dan untuk memulihkan hubungan ini, mereka harus mengambil langkah pertama. 

PM Rusia, Dmitry Medvedev 

Perdana menteri Rusia seraya mengisyaratkan sanksi yang dijatuhkan kepada negaranya oleh Uni Eropa memperingatkan, jika Uni Eropa tidak mengambil langkah untuk memulihkan hubungan, maka kondisi saat ini akan tetap terpelihara untuk jangka panjang. 

Selama beberapa tahun terakhir sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Moskow dengan dalih aneksasi Crimea ke wilayah Rusia telah merusak hubungan Rusia dan negara-negara anggota Uni Eropa. Sanksi yang diberlakukan sejak tahun 2014 dan mencakup sekumpulan sanksi ekonomi dan finansial anti Rusia, memicu respon serupa Moskow dan berujung pada penurunan drastis hubungan perdagangan dan ekonomi antara negara ini dengan Uni Eropa. 

Presiden Rusia, Vladimir Putin seraya mengisyaratkan sanksi AS dan Eropa terhadap negaranya mengatakan, dalam hal ini kerugian yang diderita Barat lebih besar dari kerugian kami, karena mereka kehilangan pasar di Rusia, namun ekonomi Moskow malah mengalami kemajuan besar ketika disanksi. 

Meski negara-negara Eropa mengiringi kebijakan Amerika terkait sanksi anti Moskow, namun ada sikap beragam dan berbeda tentang Rusia di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Banyak dari anggota Uni Eropa yang menolak pemutusan total hubungan perdagangan, ekonomi dan energinya dengan Rusia mengingat peran Moskow di hubungan politik, ekonomi dan internasional, khususnya posisinya yang bertetangga dengan Eropa. Dalam hal ini mereka menolak mengekor kebijakan Washington. 

Negara-negara ini termasuk Jerman dan Austria, yang tidak menyetujui kebijakan Washington khususnya di bidang energi dan proyek gas. Meski ada permintaan berulang dari petinggi Gedung Putih untuk menurunkan dan memutus hubungan gas, mereka menekankan dilanjutkannya kerja sama. 

Sebastian Kurz, mantan kanselir Austria seraya mendukung proyek pipa gas Nord Stream 2 mengatakan, "Trump dengan transparan mengatakan bahwa Amerika menentang proyek ini. Kami sadar akan masalah ini. Kami mendukung proyek ini, karena kami menghendaki jaminan energi bagi Austria." 

Sementara itu, sejumlah negara lain sekutu Amerika di Uni Eropa khususnya Inggris serta mayoritas negara Eropa tengah dan timur menyetujui pandangan Washington tentang pentingnya meningkatkan represi kepada Rusia dan mengekor kebijakan Gedung Putih dalam menerapkan sanksi kepada Moskow.

Ketua Dewan Eropa Donald Tusk 

Petinggi Uni Eropa juga mendukung pendekatan ini. Ketua Dewan Eropa, Donald Tusk terkait hal ini mengatakan, Rusia bukan mitra strategis, namun sebuah kendala strategis bagi Uni Eropa. 

Meski ada beragam pandangan di antara elit politik Eropa, kini Moskow menfokuskan untuk memperluas hubungan bilateral dengan negara-negara Eropa. Menurut pandangan petinggi Rusia, hubungan seperti ini bukan saja dapat menjamin kepentingan kedua pihak, tapi juga sama halnya dengan merusak kebijakan unilateralisme Amerika. Permintaan untuk menjalin hubungan bilateral antara Moskow dan Finlandia juga dapat dicermati dalam koridor ini. (MF/parstoday)

Rusia: Apapun yang Diminta Lebanon akan Kami Berikan

Michel Aoun dan Alexander Zasypkin 

Duta Besar Rusia untuk Lebanon dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon mengatakan, Moskow akan berdiri bersama Lebanon, dan tidak diragukan akan memberikan apapun yang dibutuhkan Beirut.

Fars News (26/11/2019) melaporkan, Alexander Zasypkin, Selasa (26/11) saat bertemu Presiden Lebanon, Michel Aoun, membicarakan perkembangan politik terbaru Lebanon.

Sebagaimana diberitakan situs berita Al Nahar, Alexander Zasypkin menuturkan, sikap pejabat pemerintah Rusia terkait perkembangan terakhir di Lebanon sudah disampaikan kepada pejabat pemerintah Beirut, dan Moskow akan tetap mendukung pemerintah Lebanon.

Dubes Rusia menambahkan, Moskow akan mendukung Lebanon pada situasi saat ini, dan kerja sama dua negara tetap kokoh, di masa depan kita akan menyaksikan peningkatan hubungan bersahabat dua negara.

Ia menegaskan, Rusia pasti akan memberikan apa yang diperlukan Lebanon di masa serba sensitif seperti sekarang ini.

Zasypkin menegaskan, dalam pertemuan itu saya katakan kepada Presiden Lebanon bahwa Rusia sebagaimana sebelumnya akan tetap berdiri bersama Lebanon. (HS/parstoday)

Koalisi Gemuk Barat untuk Melawan Iran

Wilayah Teluk Persia

Prancis mengambil sikap standar ganda mengenai perkembangan di Teluk Persia terutama dalam hubungannya dengan Iran. Negara itu selain mendukung kesepakatan nuklir JCPOA, juga menyerukan aksi untuk melawan apa yang disebut tindakan destabilisasi oleh Iran. 

Kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly ke Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Ahad (24/11/2019) untuk mengejar tujuan tersebut sekaligus mengumumkan pembentukan Koalisi Maritim Eropa. 

Dalam kunjungannya itu, Parly menjelaskan bahwa Koalisi Maritim Eropa akan bermarkas di pangkalan Angkatan Laut Prancis di Abu Dhabi. "Pagi ini secara resmi diumumkan bahwa markas besar koalisi ini bertempat di UAE. Para personel dari sekitar 10 negara anggota Koalisi Maritim Eropa akan bertugas di markas besar ini," ujarnya. 

Sebelum ini, sekutu Amerika di Eropa menentang gagasan Washington untuk membentuk aliansi maritim di Teluk Persia dengan alasan memastikan keamanan pelayaran kapal-kapal, dan sekarang mereka sendiri memutuskan untuk membangun koalisi maritim dengan dalih yang sama. 

Dari perspektif Iran, kehadiran militer negara-negara trans-regional, baik Amerika maupun Eropa, hanya akan memicu ketegangan dan instabilitas serta tidak membantu meningkatkan keamanan Teluk Persia. 

Florence Parly (tengah). 

Eropa membentuk koalisi maritim dalam menanggapi insiden yang terjadi di Teluk Persia seperti ledakan dan kebakaran beberapa kapal tanker. Para pemimpin Eropa juga mengklaim bahwa Iran telah menahan kapal tanker Inggris pada Juli 2019 tanpa landasan hukum. Oleh karena itu, Eropa memutuskan membentuk koalisi maritim untuk melindungi kapal mereka dan sekutu regionalnya. 

Iran menyangkal tuduhan AS dan Eropa mengenai pelanggaran kebebasan navigasi di Teluk Persia setelah menahan tanker Inggris, yang melanggar peraturan internasional di Selat Hormuz. Tehran menyatakan bahwa tanggung jawab untuk melindungi keamanan Teluk Persia berada di pundak Iran dan negara-negara tetangga, dan tidak akan membiarkan pihak lain menciptakan rasa tidak aman dengan kehadiran militernya. 

Menhan Prancis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Manama di Bahrain pada 23 November lalu, mengkritik pengurangan komitmen militer AS di Timur Tengah dan menganggap Washington telah meninggalkan wilayah tersebut. 

Prancis sebenarnya sedang mendorong AS untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran. Sikap ini membuktikan ketidakjujuran Paris dalam seruannya untuk berdialog dengan Tehran demi mempertahankan kesepakatan nuklir. 

Para pejabat Prancis seakan tidak tahu bahwa instabilitas saat ini di Teluk Persia dipicu oleh keluarnya AS dari JCPOA dan penerapan sanksi berat terhadap Iran, termasuk sanksi minyak. 

Setelah mengembalikan sanksi-sanksi Iran, AS justru meningkatkan kehadiran militernya di kawasan termasuk penambahan pasukan dan peralatan tempur di Arab Saudi dan UEA. 

Iran berulang kali menekankan bahwa keamanan Teluk Persia hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara negara-negara regional dalam konteks keamanan kolektif, tanpa campur tangan kekuatan trans-regional. Intervensi asing hanya akan meningkatkan ketegangan dan rasa tidak aman di kawasan. (RM/parstoday)